DELIK PIDANA DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF SYARIAH

Program Studi Hukum Keluarga STAI Yogyakarta berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Gunungkidul menggelar acara Jaksa Masuk Kampus (JMK). JMK kali ini dikemas dalam bentuk dialog ilmiah dengan mengusung tema “Tinjauan Terhadap Delik Pidana di KUHP Terbaru Dalam Persefektif Syariah”. Acara dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2023 di Aula Lt. 2 Gedung Drs. H. Mardiyo, M.Si STAI Yogyakarta dan dihadiri + 85 peserta. Acara ini sekaligus menjadi bagian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 atau ulang tahun kejaksaan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Diyah Mintasih, S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua STAI Yogyakarta dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di kampus STAI Yogyakarta untuk semua peserta dialog ilmiah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Institusi Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang telah menjadikan Prodi Hukum Keluarga STAI Yogyakarta sebagai mitra dalam kegiatan kajian delik pidana dalam KUHP baru. Kegiatan JKM ini merupakan kegiatan kedua, karena sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan JKM ke-1 pada bulan Maret 2023 dengan isu kajian UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Narasumber dialog ilmiah adalah Rinaldi Umar, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, yang sebelumnya merupakan atase hukum kedutaan Besar RI di Riyadh Arab Saudi. Dalam pemaparan materinya, Rinaldi Umar membahas tentang polemik mengenai UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang ada di Indonesia.

Sebuah aturan atau undang-undang tidak bisa ditelan mentah-mentah tanpa dicari tahu dari mana ia berasal. Menurut sejarah, KUHP yang sebelumnya dipakai oleh Indonesia merupakan produk dari Barat (Belanda). Perlu diketahui bahwa budaya Indonesia dan Barat sangatlah berbeda dan bahkan bertolak belakang. KUHP Barat sangat menjunjung kebebasan/ liberal. Hal ini tentu tidak cocok jika diterapkan terus menerus pada bangsa Indonesia. Maka dibutuhkan sebuah undang-undang (KUHP) baru yang itu bisa diterapkan di masyarakat Indonesia.

“KUHP terdahulu merupakan tinggalan kolonial Belanda. Bahkan di Belanda sendiri sudah tidak diberlakukan lagi. Maka sudah pas kiranya Indonesia punya KUHP baru. Yang lebih pas dan bisa diterapkan di masyarakat Indonesia itu sendiri,” tutur Rinaldi Umar dalam mengawali diskusi ilmiah.

Lahirnya KUHP baru ini merupakan terobosan untuk kesesuaian budaya dan kultur sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sebuah aturan tidak bisa lepas dari sosio historis sebuah bangsa. Berangkat dari sosial masyarakat dan sejarah bangsa itu sendiri. KUHP terbaru ini bersumber dari Pancasila. Dimana Pancasila merupakan filosofis dari bangsa Indonesia. Dia menjadi penengah dari budaya dan juga KUHP yang lama.

Ada beberapa pasal yang menjadi poin dalam diskusi ilmiah kali ini, yaitu mengenai pasal-pasal kontroversi yang masih sering pro kontra di tengah masyarakat. Pasal-pasal itu antara lain pasal yang membahas tentang perselingkuhan, pasal tentang pemerkosaan dalam rumah tangga, dan juga pasal tentang alat kontrasepsi (KB) yang dikecualikan dari undang-undang pornografi.

Rinaldi Umar juga membahas tentang ayat-ayat hukum keluarga yang selama ini ada dalam al-Quran dan Hadist. Contohnya tentang adopsi, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah mengadopsi anak yaitu Zaid bin Haritsah dan dinasabkan kepada Beliau sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat Allah SWT, agar nasab si anak tetap kepada orangtua kandungnya.

“Kenapa adopsi harus tetap memperhatikan nasab si anak? Ya karena untuk melindungi keturunan di masa mendatang. Bayangkan jika anak adopsi tidak tahu asal usulnya lalu ternyata dia menikah dengan saudara kandungnya, apa tidak bahaya? Jadi itulah hukum-hukum syariah itu diturunkan untuk mengatur kehidupan.”

Lebih lanjut, Rinaldi Umar menyampaikan bahwa hukum itu bicara berdasarkan bukti. Jika ada suatu laporan kejahatan haruslah ada bukti. Tidak bisa sebuah laporan dijatuhi atau ditindaklanjut tanpa temuan bukti. “Karena kebenaran itu berasal dari bukti,” imbuhnya.

Bahkan dalam hukum Islam, seseorang yang menuduh orang lain melakukan kejahatan haruslah mampu menghadirkan 4 orang saksi. Begitu juga untuk hukuman rajam, tidak serta merta akan dijatuhkan tanpa adanya pengadilan dan bukti-bukti yang relevan.

Dalam sesi tanya jawab, Solehudin Mahasiswa STAI Yogyakarta mempertanyakan bagaimana proses lahirnya KUHP terbaru di Indonesia? “KUHP baru ini tidak ujug-ujug lahir ada. Tapi semua melalui proses. Bahkan setelah menjadi draft RUU juga disosialisasikan dulu kepada masyarakat agar mendapat tinjauan. Tidak menyimpang dari HAM dan tetap menjunjung toleransi. Filosofisnya adalah Pancasila,” jawab Rinaldi Umar.

Ihyak, SHI., MHI selaku Kaprodi Hukum Keluarga, yang mendampingi Ketua STAI Yogyakarta, menyatakan sangat senang atas kegiatan JKM yang dilaksanakan bersama dengan Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Memang secara institusi telah ada kerjasama antara STAI Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Kegiatan dialog atau kajian ilmiah seperti ini, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk semangat mempelajari hukum dari langsung disampaikan oleh ahlinya atau praktisi hukum. Selain kegiatan kajian, kegiatan kerjasama yang lain seperti pemagangan mahasiswa ataupun Praktek Kerja Lapangan. Bahkan alumni STAI Yogyakarta, Ilham Pangestu Sudiro, SH telah bekerja di kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Darmini selaku Ketua HMPS Hukum Keluarga, yang dikonfirmasi tim redaksi website www.staiyogyakarta.ac.id merasa senang karena mahasiswa mendapatkan tambahan ilmu dari kajian diskusi ilmiah ini. Kegiatan ini menjadi pompa semangat pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau bagi mahasiswa Hukum Keluarga yang lain dalam mempelajari dan mengkaji isu-isu hukum, khususnya terkait delik-delik pidana yang sedang ramai dalam perbicangan publik. (DMN)