DEMOKRASI PANCASILA TITIK TEMU KEBHINNEKAAN INDONESIA

(Wonosari, 16/9) – Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAI Yogyakarta) tanggal 16 September 2022, dalam momen Hari Lahir ke-51 tahun bekerjasama dengan Anggota DPD RI / MPR RI Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan tema “Demokrasi Pancasila Titik Temu Kebhinnekaan Indonesia” di Lt. 2 Gedung Drs. KH. Mardiyo, M.Si Kampus STAI Yogyakarta Jl. Ki Ageng Giring Trimulyo 2 Kepek Wonosari Gunungkidul. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus peringatan Hari Demokrasi Internasional ke-15 tahun yang jatuh pada tanggal 15 September 2022 dan kegiatan menghadirkan Keynote Speech, Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA selaku Anggota MPR RI / DPD RI dan dua Narasumber yaitu Dr. Drs.KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M.Hum sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU D.I.Yogyakarta dan Dr. Drs. Senawi SNHB, M.P sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) D.I.Yogyakarta, dengan Moderator Ihyak, SHI., MHI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam STAI Yogyakarta.

Hilmy Muhammad menyampaikan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada setiap 15 September diputuskan saat Majelis Umum PBB meloloskan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk memperingati hari tersebut. Sejak saat itu, perayaan ini telah diakui oleh 46 negara di dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama diperingati pada 15 September 2008. Tujuan utama dibalik perayaan ini adalah untuk mendukung dan mendorong nilai-nilai dasar demokrasi. Hal ini sebagaimana Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas.”

Melalui momen peringatan Hari Demokrasi Internasional ini, Negara Indonesia juga sedang melaksanakan tahapan Pemilu menuju pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat agar memiliki pedoman dalam menjalani hidup berdemokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbeda dengan semua sistem demokrasi dan politik yang tumbuh di dunia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merdeka. Ini terjadi karena Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang digali dari nilai-nilai keberagaman multi dimensional yang merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak tunduk kepada para pemilik modal, tidak tunduk kepada kekuasaan, melainkan merupakan titik temu perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini dan menjalinnya menjadi suatu kesatuan yang tujuannya semata-mata demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Zuhdi Muhdlor sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU D.I.Yogyakarta dalam momen Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini menyampaikan pentingnya bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai basis jamaah dengan mayoritas masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bersama pemerintah dan stakeholder lainnya menjaga dan pengawal tahapan pemilu. Sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan model kebhinnekaan. Oleh karena itu, melalui 4 pilar MPR RI yang terdiri Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah modal terbesar dan terbaik dalam melaksanakan sistem demokrasi yang dicita-citakan bersama.

Senawi sebagai Ketua LPTNU D.I.Yogyakarta, memandatkan dan mengajak STAI Yogyakarta sebagai elemen perguruan tinggi di Gunungkidul untuk bersama-sama memberikan pendidikan demokrasi yang mencerahkan bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Demokrasi yang baik adalah : a). mendorong adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; b). mendorong terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil; c). mendorong adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilihan umum; d). mendorong adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, juga berwujudnya mekanis mechecks and balances di antara lembaga-lembaga Negara; dan terakhir e). mendorong adanya tata krama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Hudan Mudaris, SEI., MSI selaku Plh. Ketua STAI Yogyakarta menyampaikan terimakasih kepada Anggota DPD RI / MPR RI Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA yang telah turun hadir di kampus STAI Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi ini yang difokuskan keperguruan tinggi STAI Yogyakarta, semoga mahasiswa mampu berdemokrasi sesuai nilai pancasila. Jika melakukan demonstrasi tidak boleh anarkis. Termasuk para dosen ketika dikritik oleh mahasiswa juga tidak boleh marah-marah.Sebagai institusi pendidikan, tentu harus mengedepankan ilmu. Menjadi orang terpelajar dan tetap dapat bermusyawarah.” Kegiatan ini sekaligus menjadir uang untuk mahasiswa belajar tentang demokrasi. Serta menguatkan pembentukan karakter kepemimpinan dan bisa menjadi agen perubahan untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.