Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Jalani PKL Di Bawaslu

(Wonosari, 20/6) – Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) semester VI Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAI Yogyakarta) melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul. Program PKL di BAWASLU, berlangsung selama 1 bulan yaitu 17 Mei s.d  16 Juni 2022, dan diikuti 4 mahasiswa yaitu Eka Nur Aisiyah, Seto Guntur, Ihwan Muhyidin Musthofa dan Erna Diyah Muthhi’ah.

Para mahasiswa diserahkan oleh Ihyak, SHI., MHI selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan. Penyerahan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 bertempat di Ruang Rapat 1 Bawaslu Gunungkidul, dan diterima langsung oleh Is Sumarsono, S.H, salah satu anggota komisioner / Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Sudihartono, S.I.P, staf ASN sekaligus Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Gunungkidul, dan Slamet Wahyudi, Staf ASN sekaligus Subkor Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga.

Ihyak, S.H.I, M.H.I sebagai kaprodi menyampaikan bahwa PKL tahun ini, difokuskan 4 (empat) lokasi yaitu di BAWASLU Gunungkidul, KPU Gunungkidul, Lembaga Pemasyarakatan Gunungkidul dan KUA Kecamatan Playen. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berlokasi di Bagian Hukum Pemda Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Kantor Notaris/PPAT dan Kantor Advokat – Bantuan Hukum dan beberapa KUA di Gunungkidul.  Dalam sambutan sebagai DPL, ia memberikan motivasi dan semangat kepada para mahasiswa, “semoga para Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan PKL dengan baik, disiplin, sehingga dapat menambah pengalaman dan wawasan demokrasi terutama bagaimana aktualisasi hukum kepemiluan itu jika sudah di lapangan.”

Kegiatan PKL dipandu langsung oleh Subkor Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Slamet Wahyudi, dan Subkor. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Kustanto Yuniarto, S.H. di bawah koordinasi dan wewenang dari Koordinator Sekretariat, Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H, M.H.

Selama PKL mahasiswa mempelajari mengenai regulasi ke-PEMILU-an, mulai dari UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai induk hukum materiil Pemilu, serta Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) sebagai panduan hukum formil dan petunjuk teknis dari Bawaslu. Oleh karena saat kegiatan PKL dilaksanakan belum memasuki masa tahapan pemilu, dan Bawaslu bukan lembaga pelayanan publik, melainkan merupakan sebuah lembaga penyelenggara yang notabene kinerjanya di depan publik, memang hanya akan terlihat saat penyelenggaraan pesta demokrasi dilaksanakan, maka tupoksi dari masing-masing divisi memang mengarah pada tugas pengawasan saja, tepatnya pengawasan di luar masa tahapan, dan hubungan antar lembaga. Salah satu bentuk hubungan antar lembaga yang dimaksud, termasuk menjalin kerjasama dengan STAI Yogyakarta dengan menerima mahasiswa PKL di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

Pengawasan di luar masa tahapan, mengutip pernyataan Rosita, S.Pd.I selaku koordinator divisi PHL adalah hal yang mutlak menjadi tugas Bawaslu yang berkesinambungan, yang mana hal tersebut adalah sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itulah gembok pertahanan terdepan dari Bawaslu, dengan slogan cegah-awasi-tindak yang menjadi dasar umum bahwa mencegah adalah pasti yang utama dan pertama.

Selama kegiatan PKL di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang banyak sekali, seperti bagaimana pengisian SDM dalam keorganisasian Bawaslu, bagaimana pengelolaan data dan informasi Bawaslu. Terutama yang beririsan dengan program studi adalah bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran, serta hukum beracara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Gunungkidul dari penjelasan masing-masing koordinator divisi dalam setiap diskusi, dan juga dengan diberikan berkas-berkas putusan ajudikasi ataupun ketetapan hasil penanganan pelanggaran di Pemilu 2019 dan Pemilukada 2020. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman di dalam dunia kerja, dalam hal bagaimana garis koordinasi dalam sebuah lembaga,  serta legal drafting saat menyusun surat-surat baik itu daftar hadir sosialisasi, daftar hadir rapat koordinasi, surat undangan atau surat balasan ke lembaga/instansi yang akan dituju, dan sebagainya.

Pengalaman yang sangat menarik adalah saat rakor penguatan partisipasi penyandang disabilitas dengan mengundang forum-forum disabilitas, serta hadir pula beberapa penyandang disabilitas. Dalam rakor yang diselenggarakan divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga tersebut, Bawaslu berharap dapat ditemukan solusi atau titik temu mengoptimalkan keberadaan para difabel yang selama ini terkendala untuk dapat mempergunakan haknya. Dalam rapat itu hadir pula perwakilan dari dinas sosial, yang mengatakan bahwasannya ada keluarga yang malu dengan keberadaan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas sehingga bahkan tidak didaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya. Dalam kesempatan itu juga disampaikan harapan-harapan dari ketua-ketua forum disabilitas di Gunungkidul yang hadir, agar hambatan-hambatan dari masing-masing kaum difabel diperhatikan pula. Menjadi PR pemerintah dan lembaga terkait, bahwasannya minimnya partisipasi mereka, selain sulitnya akses ke TPU, minimnya relawan yang dapat membantu mereka, juga adalah karena minimnya wawasan mereka sebagai akibat minimnya fasilitasi dalam mengakses informasi maupun sosialisasi, misalnya tidak adanya juru bicara isyarat bagi tuna rungu ketika dilaksanakan sosialisasi pemilu di tingkat daerah, dan sebagainya.

Usai program PKL, mahasiswa ditarik lagi ke kampus oleh Suharto, S.Ag., MM selaku Pembantu Ketua II STAI Yogyakarta, yang mendampingi oleh Ihyak, SHI., MHI selaku DPL dan Kaprodi. Seremonial penarikan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, di Ruang Rapat 1 Bawaslu Gunungkidul, dengan dihadiri 3 anggota komisioner Bawaslu Gunungkidul (Ketua dan 2 Anggota), Koordinator Sekretariat Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H, M.H, perwakilan staf sekretariat. Saat seremonial penarikan, disampaikan oleh Tri Asmiyanto, S.Pd.I Ketua Bawaslu Gunungkidul, yang berharap agar hubungan baik yang sudah terjalin, serta kerjasama yang telah disepakati dapat terus berlanjut untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat luas, guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang. Bawaslu juga berharap kepada mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk bisa ikut berkontribusi langsung dengan bergabung dalam pengawasan menyukseskan pemilu serentak 2024 mendatang.

Selanjutnya, program PKL diakhiri dengan penyerahan nilai PKL dari Bawaslu oleh Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H, M.H (koordinator sekretariat) kepada Ihyak, SHI., MHI selaku DPL. Kemudian penyerahan sertifikat untuk mahasiswa yang telah PKL dan penyerahan cindera mata dari STAI Yogyakarta kepada Bawaslu.

Semoga dengan pengalaman yang telah didapatkan selama kegiatan PKL di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul ini, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bekal dunia kerja, kemampuan bersosialisasi dan negosiasi, public speaking, memotivasi mahasiswa lain, khususnya mahasiswa semester awal Prodi HKI agar dapat lebih serius belajar, sehingga memiliki pondasi keilmuan yang kokoh sebelum mengamalkan ilmu secara kontekstual di tengah masyarakat. Karena sebagai agent of change mahasiswa dinantikan kontribusinya untuk mampu berinovasi dalam memberikan solusi masalah-masalah di sekitarnya. Dan sebagai mahasiswa hukum, tentu harus melek hukum termasuk hukum pemilu. (IHY)