BAWASLU Nobatkan STAI Yogyakarta sebagai Mitra Pengawasan Partisipatif Pemilu

(Wonosari, 16/02) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Gunungkidul menobatkan Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAI Yogyakarta) sebagai mitra dalam Program Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kerjasama tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerjasama No. 12/PM.04/K.Yo-02/02/2022 dan No. 146/STAIYO/II/2022 yang ditandatangani Tri Asmiyanto selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Gunungkidul dan Diyah Mintasih, S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua STAI Yogyakarta di Kantor BAWASLU Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Februari 2022.

Tri Asmiyanto selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih kepada STAI Yogyakarta atas kesediaan menjadi mitra dalam kegiatan ini. BAWASLU adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, penindakan,  secara demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Pengawasan partisipastif perlu dibangun bersama-sama untuk kelancaran pemilu, sehingga apabila adanya pelanggaran di masyarakat bisa diatasi bersama-sama BAWASLU. Kita sama-sama perlu aktif dalam pemilu untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024. Pemilu di mulai 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu dan 14 Juni 2022 akan mulai dilaksanakan sosialisasi media dan kearifan lokal bisa dipakai bersama sama.

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut pertemuan tanggal 27 Januari 2022 dan alasan kesamaan komitmen antara BAWASLU Gunungkidul dan STAI Yogyakarta dalam rangka melaksanakan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dan mewujudkan suasana yang baik dalam demokrasi di Negara Indonesia. BAWASLU Gunungkidul memandang kerjasama ini mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu : pertama, meningkatkan pengawasan partisipatif pemilihan umum dan pemilihan; kedua, meningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah kabupaten Gunungkidul; ketiga, memperluas jaringan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan melalui dukungan lembaga pendidikan; dan keempat, meningkatkan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan politik.

Diyah Mintasih, S.Pd.I., M.Pd yang didampingi Pembantu Ketua II Suharto, S.Ag., MM, menyampaikan terima kasih kepada BAWASLU Gunungkidul yang telah melibatkan kampus STAI Yogyakarta sebagai elemen Perguruan Tinggi Islam satu-satunya di Gunungkidul untuk andil bersama dalam Program Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum. Dengan menandatangani kerjasama ini, STAI Yogyakarta bersama BAWASLU akan melakukan kegiatan dalam lingkup, diantaranya yaitu :
1). fasilitasi dan koordinasi,
2). sosialisasi pendidikan politik,
3). pendidikan pengawasan pemilu bagi para mahasiswa,
4). pemantauan pemilihan umum dan pemilihan,
5). Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pengawasan pemilihan umum dan pemilihan,
6). terlibat dalam relawan pengawasan partisipatif,
7). partisipasi dalam pembentukan pengawasan ad-hoc,
8). terlibat dalam upaya pencegahan politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, berita bohong, dan
9). hal-hal lain yang disepakati bersama.

Terpisah Gufron, SHI., MH selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan Publik (PSK2P) STAI Yogyakarta menyambut positif dengan kerjasama yang ditandatangani Ibu Ketua STAI Yogyakarta bersama BAWASLU Gunungkidul. Memang demokrasi tidak cukup dimaknai hanya sebatas terlibat dalam pemilihan an sich, seperti mendaftar, datang ke TPS dan memberikan suara. Demokrasi harus dimaknai dengan terlibat aktif dalam memastikan bahwa proses demokrasi telah berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam aturan dan prinsip keadilan. Oleh karenanya, pengawasan partisipatif haruslah dimaknai secara luas. Pengawasan partisipatif yang hakiki adalah mengawasi ketika hendak dimulainya tahapan Pemilu, ketika tahapan Pemilu sedang dilaksanakan, dan ketika pasca terselenggaranya Pemilu. Ketiganya merupakan rangkaian yang beririsan dan masing-masing memiliki konten dan problem yang berbeda-beda. Dengan begitu pengawasan partisipatif terdiri tiga lapis, yaitu :
pertama, tahapan sebelum pemilu adalah melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam memberikan rujukan calon kontestan Pemilu kepada Partai Politik;
kedua, tahapan sedang dimulai Pemilu adalah memastikan masyarakat memahami tentang administrasi Pemilu, tindak pidana Pemilu, dan kode etik penyelenggara Pemilu; dan
ketiga, tahapan setelah Pemilu adalah mengajak masyarakat untuk bisa menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban pasca Pemilu atas hasil yang diakibatkan dari pertarungan semasa Pemilu. Tiga lapis pengawasan partisipatif ini tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU dan BAWASLU semata, oleh karenaya semua pihak termasuk kami elemen Perguruan Tinggi yaitu Dosen, mahasiswa dan masyarakat punya kepentingan terhadap persoalan Pemilu di Indonesia.