STAIYO ; Siap Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi

Selasa-Rabu, 3-4 Agustus 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan kegiatan Training of Trainers (TOT) Dosen pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri III  yang dilakukan melalui Zoom Webinar. Peserta TOT kali ini adalah Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan ini kurang lebih sekitar 600 peserta terdiri dari Dosen pada Perguruan Tinggi LLDIKTI dan Kopertais yaitu LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dan Kopertais Wilayah III Yogyakarta, LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah dan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan Kopertais Wilayah IV Surabaya.

Dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAIYO) mendelegasikan lima Dosen STAIYO sebagai peserta TOT yaitu Ali Ridlo, SHI., SH., MEI., Kharis Mudakir, SHI., MHI., Nurhidayatuloh, SEI., ME., Ria Nurhayati, S.Pd.I., M.Pd.I., dan Muhamad Mahali, S.Pd.I., M.Pd.I.

Kegiatan Training of Trainers (TOT) merupakan tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam (Kedirjen Pendis) No. : 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  (Permenrisdikti) No. 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Training of Trainers (TOT) Pendidikan Anti Korupsi (PAK) oleh KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi concen KPK selain upaya penindakan. Dengan TOT diharapkan Dosen dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai Korupsi , pencegahan dan dampak dari korupsi.

Tujuan TOT adalah meningkatkan kapasitas bagi para dosen yang akan mengampu Pendidikan Anti Korupsi (PAK), baik dalam bentuk mata kuliah mandiri ataupun sisipan pada mata kuliahUmum (MKU), dan mata kuliah yang relevan. Sehingga TOT ini diharapkan kampus atau perguruan tinggi dapat mengimplementasikan pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa, untuk mempersiapkan generasi masa depan yang anti korupsi dan yang lebih baik.

Dr. Oche Madril, SH., MA Dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta yang menjadi narasumber menyampaikan urgensi memahami tindak pidana Korupsi. Pelaku korupsi adalah setiap orang bisa berupa PNS, Penyelenggara Negara, Hakim, advokat, Pemborong (Koorporasi) yang perbuatannya berupa memperkaya diri sendiri, orang lain, koorporasi secara melawan hukum, atau perbuatan yang bersifat menguntungkan diri sendiri, orang lain dan koorporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan/ kedudukan yang berakibat merugikan keuangan negara atau merugikan Perekonomian Negara sebagaimana Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Korupsi itu bisa berupa Suap, Gratifikasi, Obstruction of Justice. Oleh karena itu, akademisi punya peran preventif untuk mencegah perilaku koruptif dalam masyarakat dengan melakukan pendidikan dan kampanye anti korupsi.

Selanjutnya Dr. Eko Handoyo, M. Si. Dosen UNNES sebagai narasumber kedua menyampaikan Implementasi Pendidikan anti Korupsi sebagai Mata Kuliah Mandiri dan Insersi : Bentuk dan metode Pembelajaran. Menurutnya Pendidikan Anti  Korupsi (PAK) adalah usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan ketrampilan yang dibutuhkan agar peserta didik mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Pencegahan korupsi itu menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya oleh KPK RI, Kepolisian, dan kejaksaan semata. Oleh karena itu pentingnya pendidikan anti Korupsi dilakukan sejak dini mungkin, bisa melalui Pendidikan Anak Usia Dini/berbasis Keluarga, Pendidikan Dasar, Pendidikan  Menengah, Pendidikan Tinggi/ sekolah kedinasan serta masyarakat umum.

Eko memberikan rekomendasi terkait bentuk Pendidikan Antikorupsi  berupa Pendekatan : pertama, mata kuliah mandiri, baik wajib maupun bersifat pilihan. Kedua, insersi dalam mata kuliah yang ada, misalnya mata kuliah PPKn, Keuangan, Akhlak dan Etika, dan sebagainya. Ketiga, program pendukung (ko-Kurikuler) dalam kegiatan KKN atau pengabdian masyarakat yang mendorong penerapan nilai-nilai anti korupsi. Dan Keempat, sebagai ekstrakurikuler yakni masuk dalam program kemahasiswaan, seperti pencerahan pada kegiatan orientasi mahasiswa, materi pelatihan mahasiswa, dan pembentukan UKM secara khusus.

Kemudian Alfikalia M.Si. Dosen Mata Kuliah Anti Korupsi Universitas Paramadina sebagai narasumber ketiga menyampaikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan Pendekatan Mata kuliah mandiri. Dijelaskan untuk mengatasi Korupsi di Indonesia diperlukan tiga hal, yakni : pertama, penindakan (sehingga menyebabkan takut Korupsi). Kedua, pencegahan (usaha/sistem) sehingga tidak bisa atau sulit melakukan korupsi. Dan ketiga, pendidikan sebagai usaha penyadaran diri untuk tidak mau korupsi). Dengan dasar itu, Pendidikan Anti Korupsi merupakan kebijakan pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengakomodir dan mengimplementasikan Pendidikan Anti korupsi dengan menyelaraskan kekhasan perguruan tinggi dengan tujuan pendidikan anti korupsi. Sehingga didapatkan dari Pendidikan Anti Korupsi ini adalah berupa : pengetahuan terkait Korupsi dan anti korupsi, ketrampilan (ketrampilan apa yang perlu dikuasai dalam ranah anti korupsi), dan sikap (attitude) melawan korupsi.

Cornelia Hirania Wiryasti dari Staf International Labour Organization (ILO) sebagai narasumber keempat  menyampaikan tentang ketrampilan digital dan pembelajaran jarak Jauh. Manfaat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya adalah fleksibel, sehingga menjangkau berbagai calon pelajar/mahasiwa yang lebih luas. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diperlukan empat hal, yakni merancang Pembelajaran Daring, memberikan dukungan kepada pelajar atau mahasiswa, peningkatan kapasitas Dosen/Pembelajar dan penilaian. Selama PJJ berlangsung, tidak hanya mahasiwa yang mengalami kepanikan atau kebingungan, akan tetapi juga para dosen atau pengajar, karena dosen dituntut untuk bisa kreatif dalam proses belajar mengajar sehingga tidak menimbulkan tekanan/stress pada mahasiswa, apalagi di tengah pandemi ini. Oleh karena itu pentingnya dosen bisa memberikan dukungan yang memadai kepada mahasiswa dengan mendengarkan keluhan, kesulitan dan kebutuhan mahasiswanya.

Terpisah, Ketua STAIYO Diyah Mintasih, S.Pd.I., M.Pd bersama Pembantu Ketua I Agus Suprianto, SH., SHI., MSI yang dihubungi redaksi saat pemimpin kegiatan Fokus Group Discussion  (FGD) Kurikulum STAIYO terkait kegiatan TOT Pendidikan Anti Korupsi (PAK), menyampaikan terima kasih atas undangan dari KPK RI dan Kopertais Wilayah III Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada lima dosen STAIYO untuk mengikuti TOT ini bersama para dosen dari kampus Kopertais Wilayah III Yogyakarta dan kampus lain di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibawah koordinasi Kopertais dan LLDIKTI. Komitmen dan tekad yang sama, disampaikan Diyah sebagai STAIYO kampus basis agama sangat siap untuk menerapkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Karena alumni-alumni kami adalah calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang, oleh karena upaya pencegahan (preventif) dalam tindakan korupsi adalah bagian kewajiban kami. Nanti format dapat kami masukkan dalam materi mata kuliah Pancasila, PKn, Akhlak dan Advokatur bagi Prodi Hukum Keluarga, Kegiatan training anti korupsi bagi mahasiswa, serta dibentuk pusat studi yang berwawasan anti korupsi di STAIYO.