Webinar ; UU Pesantren dan Pengembangan Pendidikan Pesantren

(Yogyakarta – 19 /10) – Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, PCNU Sleman dan RMI PCNU Kabupaten Sleman bersama Pusat Studi Pemberdayaan & Pengembangan Ekonomi Pesantren (FEBI-UIN Sunan Kalijaga), Pusat Pengkajian Masyarakat & Pendidikan Islam Nusantara (UIN Raden Mas Said Surakarta) dan Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren & Muballighoh (JP3M) melaksanakan Webinar pada hari Selasa, 19 Oktober 2021. Webinar mengangkat tema “Undang-Undang Pesantren & Urgensinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Pesantren” dan menghadirkan pembicara M. Mustafied, S.Fil (Pengasuh PPM Aswaja Nusantara), Zeni Luthfiyah, S.Ag., M.Ag (Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah (JP3M) Nusantara dan Hifdzil Alim, S.H., M.H (Advocat Firma HICON). Kegiatan webinar dipandu oleh Moderator Ulin Nuha, S.Pd.I., M.Pd.I / Dosen dengan berbagai Prestasi dari Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAIYO), yang sekaligus menjabat Sekretaris RMI NU Kabupaten Sleman.

Ulin Nuha sebagai moderator menjelaskan acara webinar ini dilaksanakan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Kabupaten Sleman. RMI NU adalah lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren, lembaga ini lahir pada bulan Mei 1954 dan saat itu dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid. RMI merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Seiring momentum Hari Santri Nasional (HSN) 2021, RMI mengkaji melalui webinar UU Pesantren dan Urgensinya dalam pengembangan pendidikan pesantren.

Muhammad Mustafid, dalam paparan materinya menjelaskan UU Pesantren dan pengembangan pendidikan pesantren yang transformatif melalui perlunya pemahaman kembali jati diri pesantren, pemahaman konteks realitas kontemporer, pemahaman UU Pesantren dan regulasi lainnya, dan pemahaman agenda pesantren ke depan. Memahami Kembali Jati Diri Pesantren artinya kemajuan harus diadopsi, dipelajari, diaptasi. Jati diri pesantren, antara lain ; pertama, pendidikan karakter pesantren berupaya bukan hanya untuk membangun kemandirian ekonomi politik, namun juga kebudayaan, kerja-kerja pengetahuan. Kedua, pesantren mengajarkan anak didiknya untuk bergaul dan bersatu sesama anak bangsa se-Nusantara, apapun latar belakang sosial kultural agamanya dan mereka diajak untuk saling berinteraksi secara harmonis. Ketiga, ilmu pengetahuan diabdikan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Oleh karenanya pesantren mengajarkan berbagai kebudayaan Nusantara yang akan menjadi alat perekat, pesatuan, pertahanan dan mobilisasi kekuatan manusia. Keempat, karena sumber pengetahuan pesantren adalah kosmopoli, dari berbagai dunia, dan pergaulannya sejak awal kosmopoliti, maka pesantren juga mengajarkan tata pergaulan dunia. Kelima, pesantren mengajarkan anak-anak bangsa untuk memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi lokal.

Selanjutnya memahami konteks/realitas kontemporer dalam berbagai dimensi, antara lain : Cyber Physical, Internet of things dan biology. Dampak revolusi industrial salah satunya adalah pergeseran di lingkup Pendidikan yang membutuhkan skills to disrupt. Kemudian memahami UU Pesantren yaitu UU Pesantren merupakan penegasan pengakuan serta penjaminan negara terhadap eksistensi pesantren sehingga memperkuat relasi pesantren dengan Negara, setiap norma dan pasal UU Pesantren mendorong kemandirian dan independent Pesantren dan UU Pesantren tidak memposisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan saja, akan tetapi juga punya fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. UU Pesantren adalah upaya rekognisi negara, penguatan kualitas, menjaga kekhasan bukan formalisasi dan menjaga independensi bukan intervensi dan birokratisasi.

Agenda urgen pesantren menindaklanjuti UU Pesantren adalah optimalisasi 3 fungsi, manajemen dan keuangan akuntansi, subyek aktif target pembangunan, siap bermitra: swasta & pemerintahan nasional dan dunia dan Majelis & Dewan Masyayikh Berkompeten. Karena ada yang krusial, diantaranya hilangnya pesantren sebagai basis kebudayaan, pesantren sebagai pusat ekonomi, arus homogenisasi, problem independensi dan tersubordinasi dalam arus kapitalisme pendidikan. Agenda ke depan adalah perlunya perubahan paradigmatik pendidikan, dakwah, kebudayaan di Pesantren. Serta perubahan tata kelola dalam aspek pembelajaran, keuangan, administrasi akademik, digitalisasi.

Sementara Zeni Lutfiyah, dalam paparan materinya menjelaskan kebijakan pengembangan pesantren (peluang dan tantangan). Pesantren selama ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama Pendidikan di Indonesia. Pesantren mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat, banyak sumber daya manusia yang dilahirkan pesantren yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Hal ini karena kesederhanaan, keikhlasan, cinta, ilmu, hormat kepada guru, mandiri merupakan nilai-nilai dan roh pesantren yang selalu diingatkan berulang-ulang oleh kiai. Tidak lazim perkelahian di lingkungan pesantren. Sebaliknya yang muncul adalah persahabatan yang hangat dan tulus. Dunia pesantren dikenal moderat, karena sejak awal sudah terbiasa bergaul dengan masyarakat sekelilingnya.

Tantangan khusus pesantren adalah sumber daya insani, sistem pembalajaran, sistem pengelola keuangan dan sarana prasarana. Kemudian tantangan umum pesantren adalah peraturan perundang-undangan atau regulasi, peta hubungan dengan kementerian terkait, sistem jaminan mutu dan tuntutan kompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.

Setelah pemaparan kedua pemateri, moderator Ulin Nuha mempersilahkan pembicara ketiga yaitu Hifdzil Alim, S.H., M.H (Advocat Firma HICON). Namun karena kondisi sinyal yang tidak mendukung, Hifdzil Alim terkendala untuk menyampaikan materi. Akhirnya acara dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta webinar. Ada beberapa tanggapan dari peserta seperti aspek kendala pengelolaan pesantren secara umum untuk segi legalitas hukum, aspek standarisasi kurikulum pesantren yang fleksibel atau terikat perundang-undangan, konsep yang efisien untuk membangun kemandirian pesantren dengan berpedoman pada UU Pesantren, dan peran aktif RMI NU terhadap UU Pesantren ini.